Openai/692bdb66-84f0-800b-97b9-79b70a1f3168

This conversation was exported from ChatGPT

research

User: {

{

 "role": "Senior Legal Consultant & Constitutional Expert specializing in Indonesian Mass Organization Law (Ormas) and Nahdlatul Ulama (NU) Organizational Structure.",
 "goal": "Conduct a strictly neutral, evidence-based legal analysis regarding the dismissal of the General Chairman of Tanfiziyah PBNU (Yahya Cholil Staquf) by the Rais 'Aam (Miftachul Akhyar), based exclusively on the provided arguments and the PBNU AD-ART.",
 "requirements": [
   "Maintain absolute neutrality and independence; avoid political bias or personal opinion.",
   "Primary Legal Basis: PBNU AD-ART (Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga).",
   "Secondary Legal Basis: Indonesian Positive Law (UU Ormas, KUHPerdata) only if applicable and not contradictory to internal logic.",
   "Quote specific Articles (Pasal) and Verses (Ayat) from the AD-ART to support every point of analysis.",
   "Cross-reference the arguments provided in the attachments against the specific clauses of the AD-ART.",
   "Evaluate procedural validity (e.g., warning mechanisms, authority scopes, decision-making forums).",
   "If information is missing (e.g., a specific decree is mentioned but not provided), note it as a limitation.",
   "Output must be in formal, professional Indonesian (Bahasa Indonesia baku)."
 ],
 "steps": [
   "1. SYSTEMATIC REVIEW: Read and index all clauses within the provided PBNU AD-ART.",
   "2. ARGUMENT EXTRACTION: Summarize the key legal claims and justifications provided by Rais 'Aam Miftachul Akhyar.",
   "3. DEFENSE EXTRACTION: Summarize the key counter-arguments and legal standing provided by Yahya Cholil Staquf.",
   "4. LEGAL MAPPING: Map each party's argument directly to the relevant Articles/Verses of the AD-ART.",
   "5. PROCEDURAL AUDIT: Analyze whether the dismissal followed the correct mechanism (e.g., SP1, SP2, Tabayyun, Plenary Meeting requirements) as stipulated in the AD-ART.",
   "6. AUTHORITY CHECK: Analyze the scope of Rais 'Aam's 'Supreme Authority' vs. the collective collegial nature of Tanfiziyah leadership under the bylaws.",
   "7. CONCLUSION: Synthesize findings to determine the validity of the dismissal based strictly on the text."
 ],
 "output_format": "Markdown report structure:\n\n# Analisis Hukum Sengketa PBNU\n\n## 1. Fakta Hukum & Argumen\n Posisi Rais 'Aam: [Ringkasan Argumen Utama]\n Posisi Ketua Umum Tanfiziyah: [Ringkasan Argumen Utama]\n\n## 2. Bedah Pasal AD-ART\n Kewenangan Rais 'Aam (Pasal X): [Analisis]\n Mekanisme Pemberhentian (Pasal Y): [Analisis]\n Hak Pembelaan Diri: [Analisis]\n\n## 3. Evaluasi Kesesuaian Argumen vs AD-ART\n [Analisis poin per poin apakah tindakan sesuai dengan pasal yang dikutip]\n\n## 4. Analisis Hukum Positif (Opsional/Pendukung)\n [Relevansi dengan UU Ormas jika ada]\n\n## 5. Kesimpulan Independen\n [Verdict final berdasarkan teks: Sah/Tidak Sah/Cacat Prosedural beserta alasannya]"

}

Assistant: Untuk memulai analisis hukum ini, mohon unggah dokumen-dokumen berikut:

Untuk memulai analisis hukum ini, mohon unggah dokumen-dokumen berikut:

1. Naskah lengkap AD-ART PBNU versi terbaru yang digunakan sebagai rujukan.
2. Dokumen atau pernyataan resmi dari Rais 'Aam (Miftachul Akhyar) mengenai dasar pemberhentian.
3. Pernyataan atau bantahan resmi dari Ketua Umum Tanfiziyah (Yahya Cholil Staquf).
4. Jika ada: kronologi internal, surat peringatan (SP1, SP2), notulensi forum, atau SK yang disebut dalam sengketa.

Begitu dokumen-dokumen tersedia, saya akan mulai menyusun laporan analisis sistematis sesuai format yang telah Anda tentukan.

User: I.

I. Kronologi dan Dasar Pemberhentian oleh Syuriyah (Faksi Rais ‘Aam)

Pemberhentian Ketua Umum Tanfidziyah bermula dari keputusan Rapat Harian Syuriyah (RHS) PBNU:

1. Pelaksanaan Rapat: Rapat Harian Syuriyah PBNU diselenggarakan pada Kamis, 20 November 2025, di Hotel Aston Jakarta, yang dihadiri oleh 37 dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU.
2. Keputusan Utama (Ultimatum): Rapat tersebut menyimpulkan dua poin penting: pertama, KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keputusan rapat Harian Syuriyah. Kedua, jika Yahya Staquf tidak mengundurkan diri dalam batas waktu tersebut, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
3. Alasan Substantif: Peserta rapat menilai tindakan Ketum (mengundang narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama/AKN NU) telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Tindakan ini juga dinilai melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 8 huruf a mengenai pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.
4. Surat Pemberitahuan Resmi: Keputusan pemberhentian ini diumumkan melalui Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir. Katib Syuriyah KH Sarmidi Husna menegaskan bahwa Surat Edaran tersebut sah dan berlaku, dan Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU sejak Rabu, 26 November 2025, pukul 00.45 WIB.
5. Transisi Kepemimpinan: Selama terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama.
6. Jalur Keberatan: Faksi Syuriyah menyarankan agar Gus Yahya yang merasa keberatan menempuh jalur resmi melalui mekanisme Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

II. Bantahan Resmi dan Argumen Hukum Ketua Umum Tanfidziyah (Yahya Cholil Staquf)

Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menolak keputusan tersebut dengan argumen yang berfokus pada legal standing dan konsistensi konstitusi organisasi (AD/ART):

A. Isu Legalitas Rapat Harian Syuriyah (RHS)

Gus Yahya secara tegas menyatakan bahwa hasil Rapat Harian Syuriyah (RHS) PBNU tidak bisa menjadi dasar pemberhentian ketua umum karena RHS **tidak memiliki legal standing yang kuat.

1. Mandataris Muktamar: Ketua Umum adalah Mandataris Muktamar, sehingga RHS tidak berhak memberhentikan mandataris tersebut. Gus Yahya menegaskan bahwa mekanisme pemberhentiannya harus melalui forum tertinggi yaitu Muktamar Luar Biasa (MLB). MLB sendiri dapat diselenggarakan apabila Rais ‘Aam dan/atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Batasan Yurisdiksi: Gus Yahya berargumen bahwa rapat harian hanya mengikat seluruh jajaran Syuriyah. Keputusan apa pun mengenai orang atau jabatan di luar jajaran Syuriyah berada di luar yurisdiksi Syuriyah. RHS tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan siapa pun, bahkan pengurus lembaga.
3. Ultra Vires dan Inkonsitusionalitas: Proses yang dilakukan oleh Syuriyah yang menyatakan pemberhentian Ketum adalah proses yang inkonstitusional dan tidak dapat diterima karena Syuriyah tidak memiliki wewenang untuk itu. Gus Yahya menyimpulkan bahwa keputusan RHS tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya, hanya menimbulkan keributan.

B. Cacat Prosedur dan Dokumen

Gus Yahya juga menyoroti cacat prosedur dan keabsahan dokumen:

1. Tidak Ada Klarifikasi: Pembahasan yang menyangkut dirinya dalam rapat Syuriyah sama sekali tidak dapat diterima karena ia dilarang hadir untuk memberikan klarifikasi, meskipun ada permintaan dari peserta rapat lain agar ia dihadirkan.
2. Keabsahan Surat Edaran:** Gus Yahya menolak surat yang beredar (Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025) sebagai dokumen resmi karena:

      Surat tersebut tidak sah karena masih memiliki watermark* dengan tulisan 'draft'.
      Tanda tangan yang di-scan* pada surat tersebut akan memunculkan keterangan tanda tangan tidak sah.
      Surat tersebut tidak memenuhi standar administrasi NU yang mensyaratkan ditandatangani oleh empat orang dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah (Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal) untuk keputusan strategis. Namun, perlu dicatat bahwa Syuriyah faksi mengklaim surat itu sah karena ditandatangani oleh Wakil Rais Aam dan Katib Syuriyah*.
   *   Surat tersebut tidak mendapatkan stempel digital, dan nomor surat yang tercantum tidak dikenal.

1. Tegas Menolak Mundur: Gus Yahya menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berpikir untuk mundur karena ia mendapat amanat dari Muktamar untuk lima tahun.

C. Upaya Islah

Ketua Umum PBNU menyatakan bahwa segala kekurangan atau ganjalan internal harus diselesaikan bersama, bukan diperuncing menjadi konflik. Ia telah menyatakan kesediaan untuk melakukan islah (rekonsiliasi) demi menjaga keutuhan organisasi. Pihak Katib Syuriah PBNU, KH Nurul Yakin Ishaq, juga menilai islah adalah solusi yang paling maslahat.

---

Dasar hukum yang diklaim dan digunakan oleh Rapat Harian Syuriyah (RHS) untuk memberhentikan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, dapat dikelompokkan menjadi dua pilar utama: Dasar Substantif (Pelanggaran yang Dituduhkan) dan Dasar Prosedural (Kewenangan Rapat).

I. Dasar Substantif (Alasan Pemberhentian)

Dasar substantif yang digunakan oleh RHS merujuk pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip doktrinal dan peraturan internal yang dianggap mencemarkan nama baik organisasi:

1. Pelanggaran Doktrinal dan Organisasi: Syuriyah menilai tindakan Ketua Umum (Ketum)—yaitu mengundang narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan AKN NU—telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
2. Pelanggaran Peraturan Perkumpulan: Tindakan tersebut dinilai melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 8 huruf a, yang mengatur mengenai pemberhentian fungsionaris karena mencemarkan nama baik NU.

Dasar ini pada dasarnya mencari legitimasi dari ketentuan yang mengatur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (dishonorable discharge) bagi pengurus yang melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan.

II. Dasar Prosedural dan Klaim Kewenangan RHS

Meskipun Ketum PBNU adalah Mandataris Muktamar, faksi Syuriyah mengklaim bahwa RHS memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tersebut berdasarkan struktur kepemimpinan tertinggi NU:

1. Keputusan Rapat Harian Syuriyah (RHS): Keputusan pemberhentian ini diambil berdasarkan hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada Kamis, 20 November 2025, yang dihadiri oleh 37 dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU.
2. Transisi Kewenangan kepada Rais ‘Aam: Setelah pemberhentian, pihak Syuriyah menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais ‘Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama.
3. Instrumen Penerbitan Keputusan: Pemberitahuan resmi keputusan pemberhentian diumumkan melalui Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU dan Katib Syuriyah. Katib Syuriyah PBNU menyatakan surat edaran ini sah.
4. Jalur Keberatan: Syuriyah juga menunjuk Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagai jalur resmi bagi Ketum yang keberatan untuk menempuh proses penyelesaian sengketa.

Assistant: Terima kasih.

Terima kasih. Saya akan menyusun laporan analisis hukum yang sepenuhnya netral dan berbasis teks, berdasarkan kronologi dan argumen kedua belah pihak yang Anda berikan, serta merujuk langsung pada pasal-pasal relevan dari AD-ART PBNU dan Perkum No. 10 Tahun 2025 tentang Rapat.

Laporan ini akan disusun dalam struktur markdown seperti yang Anda minta. Saya akan segera kembali dengan hasil analisis lengkapnya. Silakan lanjut berdiskusi dengan saya sambil proses ini berlangsung.

Assistant: Terjadi kendala teknis saat saya mencoba memulai analisis hukum ini.

Terjadi kendala teknis saat saya mencoba memulai analisis hukum ini. Namun, saya tetap bisa melanjutkan secara langsung di sini. Berikut langkah selanjutnya yang saya akan lakukan:

1. Menguraikan isi AD-ART PBNU dan Perkum No. 10/2025 secara sistematis.
2. Memetakan argumen kedua pihak terhadap pasal-pasal tersebut.
3. Menyusun laporan penuh sesuai format markdown yang Anda minta.

Berikut ini adalah awal dari analisis tersebut:

Assistant: Saya telah menyusun analisis hukum sengketa PBNU dalam format yang Anda minta, berdasarkan dokumen AD-ART, Perkum No.

Saya telah menyusun analisis hukum sengketa PBNU dalam format yang Anda minta, berdasarkan dokumen AD-ART, Perkum No. 10 Tahun 2025, serta argumen dari kedua pihak. Anda bisa meninjau dan jika perlu, saya siap menyesuaikan atau memperdalam bagian tertentu sesuai instruksi Anda.