Editing Openai/692bdb66-84f0-800b-97b9-79b70a1f3168 (section)

===== II. Bantahan Resmi dan Argumen Hukum Ketua Umum Tanfidziyah (Yahya Cholil Staquf) =====

Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menolak keputusan tersebut dengan argumen yang berfokus pada ''legal standing'' dan konsistensi konstitusi organisasi (AD/ART):

====== A. Isu Legalitas Rapat Harian Syuriyah (RHS) ======
Gus Yahya secara tegas menyatakan bahwa hasil Rapat Harian Syuriyah (RHS) PBNU tidak bisa menjadi dasar pemberhentian ketua umum karena RHS **tidak memiliki ''legal standing'' yang kuat'''.
#  '''Mandataris Muktamar:''' Ketua Umum adalah Mandataris Muktamar, sehingga RHS tidak berhak memberhentikan mandataris tersebut. Gus Yahya menegaskan bahwa mekanisme pemberhentiannya harus melalui forum tertinggi yaitu '''Muktamar Luar Biasa''' (MLB). MLB sendiri dapat diselenggarakan apabila Rais ‘Aam dan/atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
#  '''Batasan Yurisdiksi:''' Gus Yahya berargumen bahwa rapat harian hanya mengikat seluruh jajaran Syuriyah. Keputusan apa pun mengenai orang atau jabatan di luar jajaran Syuriyah berada di luar yurisdiksi Syuriyah. RHS tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan siapa pun, bahkan pengurus lembaga.
#  '''''Ultra Vires'' dan Inkonsitusionalitas:''' Proses yang dilakukan oleh Syuriyah yang menyatakan pemberhentian Ketum adalah proses yang '''inkonstitusional''' dan tidak dapat diterima karena Syuriyah tidak memiliki wewenang untuk itu. Gus Yahya menyimpulkan bahwa keputusan RHS tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya, hanya menimbulkan keributan.

====== B. Cacat Prosedur dan Dokumen ======
Gus Yahya juga menyoroti cacat prosedur dan keabsahan dokumen:
#  '''Tidak Ada Klarifikasi:''' Pembahasan yang menyangkut dirinya dalam rapat Syuriyah sama sekali tidak dapat diterima karena ia '''dilarang hadir''' untuk memberikan klarifikasi, meskipun ada permintaan dari peserta rapat lain agar ia dihadirkan.
#  '''Keabsahan Surat Edaran:** Gus Yahya menolak surat yang beredar (Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025) sebagai dokumen resmi karena:
    ''   Surat tersebut tidak sah karena masih memiliki ''watermark* dengan tulisan ''''draft''''.
    ''   Tanda tangan yang di-''scan* pada surat tersebut akan memunculkan keterangan '''tanda tangan tidak sah'''.
    ''   Surat tersebut tidak memenuhi standar administrasi NU yang mensyaratkan ditandatangani oleh '''empat orang''' dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah (Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal) untuk keputusan strategis. ''Namun, perlu dicatat bahwa Syuriyah faksi mengklaim surat itu sah karena ditandatangani oleh Wakil Rais Aam dan Katib Syuriyah*.
    *   Surat tersebut '''tidak mendapatkan stempel digital''', dan nomor surat yang tercantum tidak dikenal.
#  '''Tegas Menolak Mundur:''' Gus Yahya menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berpikir untuk mundur karena ia mendapat amanat dari Muktamar untuk lima tahun.

====== C. Upaya Islah ======
Ketua Umum PBNU menyatakan bahwa segala kekurangan atau ganjalan internal harus diselesaikan bersama, bukan diperuncing menjadi konflik. Ia telah menyatakan kesediaan untuk melakukan '''islah''' (rekonsiliasi) demi menjaga keutuhan organisasi. Pihak Katib Syuriah PBNU, KH Nurul Yakin Ishaq, juga menilai islah adalah solusi yang paling maslahat.

---

Dasar hukum yang diklaim dan digunakan oleh Rapat Harian Syuriyah (RHS) untuk memberhentikan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, dapat dikelompokkan menjadi dua pilar utama: '''Dasar Substantif (Pelanggaran yang Dituduhkan)''' dan '''Dasar Prosedural (Kewenangan Rapat)'''.